Tulang Bawang Barat, Naskahmerdeka.id – Oknum Pejabat bongkar dugaan kegiatan fiktif dan pengelolaan anggaran yang tidak transparan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, tahun 2023.
Dalam wawancara media melalui telepon pada Selasa (5/3/2024), salah satu Kepala Bidang (Kabid) yang tidak ingin namanya disebutkan, mengungkapkan ketidakjelasan proses realisasi anggaran dan pertanggungjawabannya.
Kabid tersebut menyatakan bahwa anggaran belanja kegiatan bidangnya pada tahun 2023, diduga tidak terealisasi atau bahkan fiktif.
“Jangankan realisasi anggaran kegiatan, untuk honorer PPTK saya saja tidak pernah menerima sama sekali, jadi tolong tanyakan langsung ke sekretaris ya” kata sumber tersebut.
Meskipun sebagai PPTK, dia mengklaim tidak pernah mengetahui kegiatan yang ada di bidangnya sepanjang tahun tersebut.
“Memang benar saya PPTK nya, tapi saya selama tahun 2023 tidak pernah mengetahui kegiatan yang ada di bidang saya. Coba tanyakan langsung dengan sekretaris, jika saya yang menceritakan nanti akan menjadi masalah” kata Kabid yang enggan disebutkan namanya.
Kegiatan yang diduga fiktif antara lain adalah simulasi, sosialisasi mitigasi bencana, pengadaan barang elektronik kantor, dan pengadaan seragam.
“Terkadang yang namanya orang apalagi tidak dapat duit gitu kan biasanya lebih panas. Tapi saya sudah legowo, artinya kalau memang anggaran 2023 itu dicairkan bukan urusan saya, dan di luar tanggung jawab saya lagi, ketika nanti ada sesuatu ya, saya tidak akan bertanggungjawab” kata Kabid tersebut.
Kabid tersebut menegaskan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas penyimpangan anggaran dan akan melaporkan ke pihak berwajib jika namanya terlibat dalam tanda tangan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
“Jika nanti ada SPJ yang ada tanda tangan saya, maka saya akan melaporkan hal itu ke pihak yang berwajib agar bisa memberikan efek jera kepada oknum-oknum terkait” tegasnya.
Sementara itu Sekretaris BPBD Tubaba, Akhmadi, menyatakan bahwa masalah pencairan dana adalah tanggung jawab bendahara, bukan tanggung jawabnya sebagai sekretaris, dan menyatakan kesiapannya untuk mendukung penyelidikan hukum terkait masalah ini.
“Ooo ya sudah, silahkan saja kalau mau lapor ke pihak polisi, siapa bidangnya. Masalah pencarian itu ada di bendahara. saya tidak tahu duitnya kemana. Sebab itu bendahara yang mencairkan. Laporin aja itu bagus kalau mau buka-bukaan, saya pun sangat siap” Kata Akhmadi.
Sedangkan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bayana, saat ditemui media diruang kerjanya Kamis (7/3/2024) berpendapat bahwa dugaan kegiatan fiktif kemungkinan hanya miskomunikasi dan sedang dalam proses pemeriksaan oleh inspektorat terkait.
“Nanti kita koordinasikan dulu, mungkin ini hanya miskomunikasi dan juga saat ini inspektorat sendiri sedang melakukan pemeriksaan terhadap dinas terkait” Imbuhnya.
