PESAWARAN,NASKAHMERDEKA– Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) menyoroti banyaknya kejanggalan pada realisasi anggaran di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Pesawaran.
Ketua Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) mengungkapkan, berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari Dokumen Pelaksaanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023, terdapat tiga item yang diduga ada penyelewengan yakni, anggaran media massa, lalu pengadaan Bandwidth, dan sewa bangunan rumah di Jakarta.
“Temuan yang berhasil kita dapatkan diantaranya, pertama masalah kerjasama dengan teman-teman wartawan disitu tertera adanya anggaran dana hibah sekitar 2 Milyar, kemudian juga ada kerjasama publikasi media massa baik online, media cetak, serta elektronik sekitar 2 milyar jadi total hampir 5 milyar. Namun kenyataan di lapangan banyak sekali teman-teman wartawan yang mengeluh, dan mungkin beberapa media juga ada yang tidak disalurkan secara penuh ” jelas Tanjung. Pada Jumat 6 September 2024.
Selain itu, Saprudin Tanjung juga menyoroti masalah banwidth yang anggaran nya cukup fantastis.
“Kemudian masalah bandwidth, disini saya lihat memang luar biasa nilainya yaitu 2.000.040.000 dengan dugaan kerugian negara sekitar 800 juta, yang sudah pernah di rilis sebelumnya, untuk bandwidth dengan kapasitas 200 Mbps pasarannya hanya 62.964.437 perbulan, penggunaan bandwidth juga gak jelas dan seharusnya kebutuhan internet disekitar pemda sangat luar biasa baik kecepatan dan lain-lain tapi kenyataannya tidak.” Tegas Tanjung.
Selain itu, menurutnya yang lebih parah lagi masalah sewa tanah dan bangunan di Jakarta yang nilainya sangat fantastis yakni senilai 618 Juta.
“sewa rumah seperti apa yang nilainya begitu besar, dimana saat ini pemerintah daerah pesawaran kondisinya pailit, malah seolah menghambur-hamburkan uang, lebih anehnya lagi gaji untuk tenaga kebersihan dirumah itu hanya di bayar 300.000/perbulan, masak iya di Jakarta gaji tenaga kebersihan hanya segitu,” ucapnya.
Dari data yang telah dihimpun oleh aliansi masyarakat pesawaran, pengunaan anggaran yang tertera di DPPA pada Dinas KOMINFO tersebut diduga banyak yang di mark up, hal ini dikatakan oleh Safrudin Tanjung selaku ketua Aliansi Masyarakat Pesawaran dan akan segera melaporkan kepada pihak kejaksaan Negeri kabupaten pesawaran.
“Khusus untuk 3 permasalahan ini, insya allah hari senin atau selasa minggu depan akan kita laporkan ke kejaksaan negeri pesawaran dulu, Tutup Tanjung,” tutupnya. (red).
